SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim mendampingi kunjungan kerja (Kunker) Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Komjen Pol. (Purn.) Drs. Suntana, M.Si., di Surabaya, Selasa (4/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut Wamenhub menjenguk korban insiden terbakarnya KM Mutiara Sentosa II yang masih menjalani perawatan medis di RS PHC Pelabuhan Tanjungperak.
Selain memastikan kondisi para korban, rombongan Wamenhub juga menyerahkan santunan secara simbolis kepada keluarga korban meninggal dunia yang proses identifikasinya dilakukan di RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya.
Santuan berupa uang tunai sebesar 50 juta dari PT Jasa Raharja (Persero) dan 75 juta dari PT Jasaraharja Putera untuk masing – masing korban meninggal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran negara dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak musibah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn.) Drs. Suntana, M.Si., menyampaikan apresiasi tinggi kepada Polda Jawa Timur atas peran aktifnya sejak proses penanganan musibah hingga pendampingan terhadap para korban.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Jawa Timur. Tanpa bantuan Polda Jatim, kami merasa seperti kaki yang pincang,” ungkap Drs. Suntana.
Menurut Wamenhub Drs. Suntana, wujud nyata sinergitas antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, telah dilaksanakan oleh Polda Jawa Timur dalam penanganan peristiwa KM Mutiara Sentosa II.
Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., memastikan jajaran Polda Jatim akan terus memberikan dukungan penuh dalam penanganan musibah tersebut.
Kapolda Jatim menegaskan mulai dari pengamanan, proses evakuasi, koordinasi dengan instansi terkait, hingga pendampingan kepada korban dan keluarga akan terus dilakukan secara maksimal.
“Sejak insiden terjadi, Polda Jatim telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung proses penanganan korban bersama Kementerian Perhubungan, Basarnas, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Irjen Nanang. (*)